KONUT.RagamTerkini.com,– Konawe Utara, 29 September 2025 Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Koalisi, agenda ini merupakan momentum strategis untuk memastikan bahwa keberadaan sektor tambang benar-benar menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Konawe Utara.
Ketua Koalisi, Hendrik, menilai bahwa optimalisasi PAD tidak boleh dipandang sebatas angka dalam neraca fiskal, melainkan sebagai instrumen keadilan ekonomi. “Kita ingin tambang tidak hanya memberi pemasukan pada APBD, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi perusahaan tambang terhadap PAD Konawe Utara masih jauh dari potensi riil. Berdasarkan data resmi BPKAD, realisasi PAD masih bertumpu pada sektor pajak daerah, retribusi, dan dana transfer pusat. Sementara itu, sektor pertambangan yang mendominasi ruang ekonomi dan lingkungan di Konut justru belum memberikan kontribusi yang sepadan dengan dampak yang ditimbulkan.
Sebagai pembanding, daerah seperti Morowali, Morowali Utara, dan Kolaka telah berhasil menggenjot PAD melalui pungutan pajak mineral bukan logam, retribusi jasa pertambangan, hingga skema CSR yang dikawal ketat pemerintah. Konut seharusnya mampu menjadikan praktik baik ini sebagai benchmark untuk merumuskan strategi yang lebih konkret.
Menurut Koalisi, penyebab utama lemahnya kontribusi PAD tambang di Konut bukan minimnya potensi, melainkan kebocoran penerimaan akibat lemahnya basis data produksi dan belum optimalnya pengawasan terhadap realisasi RKAB. Perusahaan tambang kerap memanfaatkan celah regulasi sehingga setoran pajak dan retribusi tidak mencerminkan volume produksi riil.
“Selama data produksi tidak berbasis digital dan transparan, sulit memastikan akurasi penerimaan PAD. Perusahaan bisa melaporkan produksi lebih rendah dari yang sebenarnya, sementara dampak lingkungannya tetap besar. Inilah masalah struktural yang harus dibenahi,” jelas Hendrik.
Di sisi lain, Koalisi menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus berjalan beriringan dengan keadilan ekonomi lokal. Tanpa pemberdayaan kontraktor lokal dan UMKM, PAD hanya akan menjadi angka statistik tanpa efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat.
Benchmark daerah lain membuktikan hal ini dapat dicapai. Kabupaten Morowali, misalnya, berhasil meningkatkan PAD hingga dua kali lipat dalam tiga tahun dengan menerapkan pengawasan berbasis digital atas produksi ore dan smelter yang langsung terhubung dengan sistem perpajakan daerah.
Oleh karena itu, Koalisi mendorong Pemda Konut belajar dari praktik terbaik daerah lain, sekaligus memanfaatkan regulasi terbaru untuk menciptakan sistem PAD yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam kerangka solusi, Koalisi mengajukan empat langkah konkret. Pertama, membangun dashboard digital produksi tambang yang terintegrasi dengan Kementerian ESDM dan Bea Cukai untuk memastikan angka produksi tercatat secara transparan.
Kedua, melakukan harmonisasi regulasi pajak dan retribusi daerah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini akan membuka ruang penerimaan baru di luar Dana Bagi Hasil (DBH), sekaligus memperkuat basis hukum pungutan sah terhadap aktivitas tambang.
Ketiga, menerapkan skema kemitraan wajib antara perusahaan tambang dengan kontraktor lokal dan UMKM. Minimal 30% belanja jasa dan pengadaan perusahaan harus dialokasikan untuk pelaku usaha lokal, dengan pengawasan langsung Pemda dan masyarakat sipil.
Keempat, mewajibkan transparansi publik. Pemda perlu mempublikasikan kontribusi tiap perusahaan tambang terhadap PAD, baik melalui situs resmi maupun laporan berkala, agar masyarakat tahu perusahaan mana yang taat dan mana yang abai.
Hendrik menegaskan bahwa agenda optimalisasi PAD sejalan dengan visi dan misi Koalisi Rakyat Konawe Utara untuk Keadilan Tambang, yaitu memperjuangkan tambang yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Konsep Koalisi menempatkan PAD sebagai instrumen untuk memastikan kekayaan alam tidak hanya menjadi berkah bagi segelintir elite, tetapi kembali ke rakyat secara adil.
“Optimalisasi PAD bukan jargon fiskal, melainkan perjuangan keadilan ekonomi. Koalisi akan terus mengawal agar kekayaan alam Konawe Utara tidak menjadi kutukan, melainkan berkah bagi generasi kini dan mendatang. Kita ingin tambang untuk rakyat, PAD untuk kesejahteraan,” pungkas Hendrik.
Slogan Koalisi:
“Tambang untuk Rakyat, PAD untuk Kesejahteraan.”
Haris
